Guru Honorer (GTKHNK) 35 Ke Atas Antara PPPK Atau PHL (Guru Harian Lepas)


Belasan orang yang mewakili Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia 35 Plus (GTKHNK35) Kabupaten Bantul mengadukan sulitnya menjadi CPNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) ke Komisi D DPRD Bantul. DPRD mendorong Pemkab mengangkat mereka jadi pegawai harian lepas atau honorer daerah (PHL).

"Kami memohon kepada pemerintah daerah (Bantul) untuk bisa membuat regulasi ke depannya. Mengangkat teman-teman yang tidak lolos PPPK menjadi honorer daerah (PHL)," kata Koordinator GTKHNK35 Kabupaten Bantul Prianiy saat ditemui di Kantor DPRD Bantul, Selasa (20/4/2021).

Pasalnya, dia dan rekan-rekan sejawatnya sudah mengabdi sebagai guru honorer selama bertahun-tahun. Untuk itu mereka meminta kejelasan terkait status sebagai guru di Bantul.

"Sebetulnya ini sudah bisa dilakukan dengan melakukan diskresi seperti yang dilakukan oleh Bupati Sukabumi. Bupati Sukabumi itu berani melakukan diskresi meskipun tidak ada pelarangan untuk pengangkatan honor daerah, nyatanya bupati Sukabumi mampu dan berani mengangkat 1.300 honorer jadi honorer daerah," katanya.

Prianiy menilai salah satunya cara dengan mendatangi DPRD Kabupaten Bantul. Tujuannya agar meminta DPRD Kabupaten Bantul membuat regulasi terkait pengangkatan guru honorer yang tidak lolos PPPK menjadi PHL.

"Nah ini kami harapannya mendorong, meski di sini regulasinya belum ada harapannya Komisi D bisa mengagendakan atau membuat regulasi terkait dengan pengangkatan honor daerah," ujarnya.

Terlebih saat ini di GTKHNK35 Kabupaten Bantul ada sekitar 500 guru honorer, jumlah itu terdiri dari jenjang SD dan SMP. Selain itu 500 orang tersebut tidak masuk PPPK dan tidak bisa mendaftar CPNS karena terganjal umur.

Baca juga :  Guru dan Tendik Butuh Mendikbud yang Memperjuangkan Nasib Honorer

Baca juga : ALHAMDULILAH!! AKHIRNYA Terjawab Tunjangan Profesi Guru TAHAP 1 2021 CAIR, Januari Februari Maret Dan Kekurangan Desember 2020

Baca juga : Horee…Tunjangan Profesi Guru Triwulan Pertama CAIR!! Cek Rekening SEKARANG

"Umur kami lewat 35 tahun dan berdasarkan UU ASN No.5 tahun 2014 kan itu tidak bisa mengikuti seleksi CPNS. Nah, begitu ada PPPK ternyata skemanya masih kami anggap banyak hal-hal yang merugikan," katanya.

"Di antaranya malah membuka kesempatan untuk fresh graduate, padahal dari awal P3K skemanya disiapkan untuk honorer, tapi kenapa malah buka untuk fresh graduate. Karena itu kami berharap yang fresh graduate kenapa tidak dialihkan saja ke CPNS, terus PPPK hanya khusus untuk honorer saja," imbuh Prianiy.

Menanggapinya, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bantul Enggar Surya Jatmiko mengaku akan berkoordinasi dengan Disdikpora Kabupaten Bantul agar meningkatkan slot guru honorer. Selain itu, dia meminta agar guru honorer tetap berjuang untuk lolos PPPK.

"Selain itu kami juga mendorong Pemkab (Bantul) agar menjadikan mereka PHL dengan gaji UMK Kabupaten Bantul," ucap Enggar di kesempatan yang sama.

Sementara itu, Kepala Disdikpora Kabupaten Bantul Isdarmoko mengatakan, bahwa sejak awal pihaknya sudah mendukung aduan guru honorer tersebut. Pasalnya sekolah-sekolah di Kabupaten Bantul memang membutuhkan mereka.

"Jadi guru-guru itu kan memang diperlukan. Karena apa? Dia diundang sebagai guru honorer waktu awal. Namun sampai saat ini memang yang namanya ketentuan regulasi untuk pengangkatan CPNS itu memang ada aturannya dan setelah mengabdi puluhan ternyata mereka tidak lolos dan terpaksa jadi honorer terus," kata Isdarmoko di DPRD Bantul.

Padahal, keberadaan guru honorer sebenarnya tidak boleh ada. Namun nyatanya juga pemerintah tidak menyediakan slot agar terpenuhi secara 100 persen.

Baca juga: Kemenag Buka 27 Ribu Formasi PPPK Guru Agama, Pendaftaran Mulai Mei

"Saat ini banyak sekolah yang kekurangan guru. Bahkan untuk SD masih kurang 1.300-an dan SMP sekitar 600-an. Kenyataannya kan tidak bisa dipenuhi 100 persen karena itu ada guru honorer, kalau nunggu dari pemerintah kan tidak mungkin juga," ucapnya.

"Apa iya sekolah tidak ada gurunya didiamkan? Kan tidak mungkin. Misal di SMP tidak ada guru matematika kita nunggu dari pemerintah memberikan kan nggak. Nah makanya tetap diperlukan honor, nah honor tadi mekanisme ketika sekolah mengangkat dengan ketika pemerintah mengangkat CPNS beda," imbuh Isdarmoko.

Baca Juga :  Jelang Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Honorer K2 Masih Berharap pada Revisi UU ASN

Baca Juga : PNS WAJIB TAHU!! Jadwal Pencairan THR dan Gaji ke-13 PNS 2021: Ini Rincian Tunjangan dan Besaran Diterima

Baca Juga : ALHAMDULILLAH ! Guru Honorer di Atas 5 Tahun Di Usulkan Langsung Diangkat PPPK Tanpa TES

Sehingga dia meminta untuk guru-guru yang sudah lama mengabdi agar mau untuk mendaftar PPPK. Dia meminta guru-guru iti agar tidak perlu dan optimis bisa masuk semua menjadi PPPK.

"Karena kan ada tes 3 kali dan pemerintah kemarin menyampaikan kalau ada semacam guiding (pendampingan) materi dan kisi-kisi. Kemarin sudah memberi arahan semacam ada privat untuk menghadapi tes tadi," ucapnya.

"Sehingga nanti ada bimbel agar kalau ada tes lolos, kalau tidak lolos kan sampai 3 kali karena itu jangan sampai kebangetan banget lah," lanjut Isdarmoko.

Sumber : news.detik.com

Belum ada Komentar untuk "Guru Honorer (GTKHNK) 35 Ke Atas Antara PPPK Atau PHL (Guru Harian Lepas)"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel