P2G Desak Jokowi Terbitkan Perpres Standar Upah Minimum Guru Non-ASN



Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan peraturan presiden mengenai standar upah minimum nasional bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Urgensi Perpres ini untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan guru bukan ASN, yaitu guru honorer termasuk guru sekolah atau madrasah swasta," kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangannya, Rabu, 24 November 2021.

Baca Juga : PPPK Guru Tahap 3: Syarat dan Cara Daftar PPPK GURU

Baca Juga: Dinyatakan Lolos Tes SKD dan SKB, Ini yang Harus Dilakukan Pelamar CPNS

Satriwan mengatakan, meskipun sudah ada guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari ASN, namun skema ini belum mengakomodir keberadaan guru honorer yang jumlahnya hampir 1,5 juta orang. Seleksi guru PPPK baru menampung 173 ribu guru honorer dari formasi yang dibuka, yaitu 506 ribu secara nasional.

Baca Juga : Pemerintah Kembali Buka Seleksi CPNS dan PPPK di 2022, Catat Waktu Pelaksanaanya!

Baca Juga : Gempar Guru honorer Usia 35 Tahun ke Atas Untuk Mengisi Formasi PPPK 2021 Yang Kosong

Satriwan menjelaskan, fakta di lapangan upah guru honorer dan guru sekolah/madrasah swasta menengah ke bawah sangat rendah, jauh di bawah UMP atau UMK buruh. Berdasarkan laporan jaringan P2G di daerah, kata Satriwan, UMK buruh di Kabupaten Karawang Rp 4,7 juta. Namun upah guru honorer SD Negeri di sana hanya Rp 1,2 juta. Kemudian UMP/UMK Sumatera Barat Rp 2,4 juta per bulan, sedangkan upah guru honorer SD negeri di 50 Kota dan Kabupaten Tanah Datar hanya Rp 500-800 ribu per bulan.

Baca Juga : Kabar Baik, Gaji Guru PPPK, Kenaikan Gaji PPPK Guru Ber Sertifikasi Naik 100%

Baca Juga: Hasil Akhir Seleksi CPNS 2021 Diumumkan, Berikut Gaji Bila Diangkat Jadi PNS

Di Kabupaten Aceh Timur, upah guru honorer sekitar Rp 500 ribu per bulan. Di Kabupaten Ende, guru honorer di SMK negeri Rp 700-800 ribu per bulan. Di Kabupaten Blitar, upah guru bervariasi tergantung lama mengabdi, misalnya Rp 400 ribu untuk honorer baru, Rp 900 ribu yang sudah lama.

Baca Juga: 8 Sekolah Kedinasan yang Lulusannya Langsung Jadi CPNS

"Jadi rata-rata upah di bawah Rp 1 juta per bulan, bahkan tak sampai 500 ribu. Sudahlah kecil, upah pun diberikan rapelan mengikuti keluarnya BOS. Padahal mereka butuh makan dan pemenuhan kebutuhan pokok setiap hari," katanya.

Baca Juga: Pendaftaran PPPK Guru Tahap 3 Tahun 2022 Beserta Passing Grade, Kriteria, dan Syarat Terbaru

Menurut Satriwan, pemerintah bisa melahirkan standar upah minimum bagi buruh, sedangkan bagi guru tidak. Jika upah guru honorer ditentukan besarannya oleh kepala sekolah dan pemda dengan nominal semaunya, jelas melanggar UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 14 ayat 1 (a). Bunyi aturan itu, “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak (a) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial".

Baca Juga : Syarat Guru Mengukuti PPG Untuk Mendapatkan Sertifikat Pendidik

Bisa Baca : Cara Pengajuan NUPTK Baru Secara Online 2022



Regulasi upah layak bagi guru, kata Satriwan, penting demi penghormatan profesi. Sehingga profesi guru punya harkat dan martabat di samping profesi lain. Juga mendorong anak-anak bangsa yang unggul dan berprestasi mau dan berminat menjadi guru.

"Kenyataannya profesi guru tak dihargai, tak bermartabat, karena upahnya tidak manusiawi. Upah guru honorer selama ini sudah melanggar UU Guru dan Dosen serta aturan UNESCO dan ILO. Guru honorer minim apresiasi dan proteksi dari negara," ujar Satriwan.

Baca juga: Hari Guru Nasional, Jokowi Puji Dedikasi Guru di Tengah Pandemi

Belum ada Komentar untuk "P2G Desak Jokowi Terbitkan Perpres Standar Upah Minimum Guru Non-ASN"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel